BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Masalah
Tuntutan
akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin
ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi
dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang membuka peluang lembaga
pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing) membuka sekolahnya di Indonesia.
Oleh karena itu persaingan di pasar kerja akan semakin berat.
Mengantisipasi
perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan
kompleks, tiada jalan lain bagi pemerintah dalam fungsinya sebagai
penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan
untuk mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk
akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.
Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP) dalam bidang
pendidikan harus dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan tersebut.
Banyak
konsep diciptakan negara maju baik di bidang ekonomi, politik, demokrasi,
perlindungan HAM, pengelolaan Iingkungan hidup sampai pada konsep good
governanceterkait dengan peningkatan mutu. Salah satu di antaranya dapat kita
kaitkan bagaimana hubungan antara peningkatan mutu dengan praktek good
gavernance.
Secara
sederhana, banyak pihak menerjemahkangovernance sebagai Tata Pemerintahan.
Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen
lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah
satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance.
Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil
society(masyarakat madani). Karenanya memahami governanceadalah memahami
bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta
dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati
bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi,
politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta
berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil
society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam
aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol
terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.
Ada
tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam
melaksanakan good governance, yakni: Negara/pemerintah (the state),
masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society), dan pasar
atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab
baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi
ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.
Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila
ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang
jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah
kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.
Dalam
hal ini manajemen mutu terpadu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan good
governance bisa ditempatkan sebagai metodologi atau teknik manajemen untuk
mencapai tujuan peningkatan mutu itu sendiri.
1.2. Tujuan
1. Mengetahui
pengertian Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
2. Memahami
Konsep Mutu.
3. Mengetahui
Prinsip Umum Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
4. Memahami
Tahap-tahap Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.
5. Mengetahui
Kendala-kendala Dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu.
6. Mengetahui
Komponen Penting Dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.
7. Memahami
Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu.
8. Mengetahui
Karakteristik Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu
1.3.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang
diangkat dalam makalah ini adalah:
1. Pengertian
Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
2. Konsep
Mutu.
3. Prinsip
Umum Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
4. Tahap-tahap
Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.
5. Kendala-kendala
Dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu.
6. Komponen
Penting Dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.
7. Evaluasi
Dalam Manajemen Mutu Terpadu.
8. Karakteristik
Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu.
1.4.
Manfaat
·
Bagi masyarakat atau khususnya guru
ataupun yang berperan dalam bidang pendidikan ini sangat pentingnya untuknya
karena dengan adanya pengenalan manaejemen mutu terpadu ini bias menambah
keahlian dalam bidang pendidikan dengan manajemen yang terorganisir dengan baik
dan adanya sinkronisasi antara peran pemerintah dan orang yang terhubung dalam
bidang pendidikan ini
·
Bagi Pemerintahnya sangat merasakan
betapa pentingnya manajemen terpadu ini dalam bidang pendidikan karena peran
pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk mengatur bagaiman jalannya
manajemen dalam bidang pendidikan supaya bias lebih baik ke depannya dalam
mengaplikasikan di kehidupan pendidikan di sekolah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian
Manajemen Mutu Terpadu (MMT)
Manajemen
Mutu Terpadu (MMT) adalah filosofi dan sistem untuk pengembangan secara terus
menerus (continuousimprovement) terhadap jasa atau produk untuk memenuhi
kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sistem pengembangan secara terus
menerus dan kepuasan pelanggan merupakan kalimat yang selalu ada dalam setiap
definisi yang dikemukakan pakar terhadap MMT.
2.2. Konsep
Mutu
Mutu
merupakan gagasan dinamis yang sulit untuk dapat disamakan. Di suatu sisi mutu
data dipahami sebagai konsep absolut dan pada sisi lain dapat dipahami sebagai
konsep yang bersifat relatif.
2.2.1. Konsep
Absolut
Mutu
sebagai konsep absolut memungkinkan kepala sekolah untuk merumuskan standar
maksimal, yang pada kenyataannya akan sulit untuk direalisasikan. Dalam
pemahaman seperti ini, kepala sekolah akan berpikir bahwa sekolah yang dipimpin
harus selalu menjadi sekolah unggulan baik bertaraf nasional maupun
internasional. Mutu akan menjadi simbol status bagi konsumen internal maupun
konsumen eksternal, sehingga stakeholder/pemilik akan merasa bangga
dan merasa puas, khususnya bagi orang tua peserta didik.
2.2.2. Konsep Relatif
Mutu
sebagai konsep relatif, sangat mengikuti keinginan konsumen. Mutu ditentukan
oleh spesifikasi standar yang telah ditetapkan dan selalu disesuaikan dengan
kebutuhan pelanggan. Mutu pada kondisi sekarang belum tentu menjadi ukuran mutu
dimasa yang akan datang. Kepala sekolah harus bisa merancang
kebutuhan masa depan dengan visi dan misi sekolah yang menantang. Untuk itu
sekolah harus merumuskan program-programnya terlebih dahulu dengan kejelasan
target yang akan dicapai.
2.3. Prinsip
Umum Manajemen Mutu Terpadu (MMT)
Menurut
Dean sebagaimana dikutip oleh Ali Djamhuri (2001:8) prinsip umum Manajemen Mutu
Terpadu meliputi:
1. Organisai
yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan suatu subjek (Customer Focus
Organization) dimana subjek tersebut meliputi peserta didik dalam
suatu sekolah.
Organisasi
dalam hal ini manajemen harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber
daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap
tercapainya kepuasan pelanggan. Tercapainya kepuasan pelanggan meliputi
seluruh stakeholders, baik yang berada didalam organisasi maupun di
luar organisasi.
2. Kepemimpinan (Leadership)
Kepemimpinan
merupakan proses untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan
organisasi. Oleh karenanya pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas,
sehingga keduanya dapat dituangkan dalam kebijakan yang akan diambil.
3. Keterlibatan
seluruh partisipan organisasi (People Organization)
Seluruh
komponen di dalam suatu organisasi harus dilibatkan. Artinya seluruh sitivitas
organisasi harus selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus
menerus. Perbaikan bukan hanya dari pihak kepala sekolah, guru, tenaga
administrasi, tetapi semua sivitas sekolah harus memiliki komitmen untuk
melakukan perbaikan. Dengan kata lain semua sivitas sekolah harus dilibatkan
dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para peserta didik.
4. Pendekatan
yang menekankan pada perbaikan proses (Process Approach)
Kurangnya
dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan MMT berasumsi
bahwa output akhir suatu organisasi tidak semata-mata dilihat secara
parsial, tetapi suatu proses yang panjang. Proses tersebut dilakukan secara
sadar oleh setiap individu. Kegiatan tersebut juga dilakukan saling terkait
satu dengan lainnya sehingga menghasilkanoutput organisasi. Jelasnya
tamatan atau lulusan bukan semata-mata produk tenaga akademik, atau karyawan
sajak, tetapi menyangkut proses yang melibatkan tenaga akademik, karyawan,
kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, dunia usaha,
dan masyarakat luas, yang tentu saja proporsinya berbeda satu sama
lainnya.
5. Penerapan
manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem (System Approach)
Dalam
konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses tertentu harus dikaitkan dengan
proses lainnya. Oleh karena pihak-pihak yang terkait dengan proses tersebut
merupakan tangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan peningkatan kualitas
pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus
pula melibatkan aspek ketatausahaan, kepemimpinan, fassilitas, dan penciptaan
organisasi yang optimal atau mendukung.
6. Langkah
perbaikan yang dilakukan secara terus menerus(Continual Improvement atau
Kaizen)
Inti
perbaikan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan adalah
adanya human resources empowermentbaik bagi tenaga edukatif maupun
administratif. Realitas menunjukkan belum seluruhnya pemimpin organisasi
menyadari arti pentingnya pemberdayaan tenaga akademik dan administratif. Para
pimpinan sering lebih mementingkan pengembangan fasilitas. Hal ini ditunjukkan
oleh adanya anggaran pendidikan dan pelatihan untuk kedua tenaga tersebut
setidak-tidaknya kurang berimbang dibandingkan dengan anggaran pembangunan
fisik.
7. Penerapan
pengembilan keputusan didasarkan fakta (Factual Apprecision Making)
Manajemen
Mutu Terpadu-MMT berdasarkan pada kepuasan peserta didik. Oleh karenanya maka
orientasi MMT harus mendasarkan pada fakta yang diinginkan oleh peserta didik.
Pada sisi lain kepuasan berkaitan dengan kualitas. Implikasinya kualitas
kepuasan tersebut harus dapat diukur dan dapat
dilakukan monitoring setiap saat. Dengan demikian, pemimpin organisasi
harus dapat menciptakan dan mengembangkan alat ukur sebagai keberhasilan suatu
lembaga.
2.4. Tahap-tahap
Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu
1.
Melakukan sosialisasi
Dengan
cara sebagai berikut:
Baca
dan pahami sistem, budaya dan sumber daya yang ada disekolah.
Identifikasi
sistem, budaya dan sumber daya yang perlu diperkuat dan perlu diubah.
Buatlah
komitmen secara rinci.
Bekerjalah
dengan semua unsur sekolah untuk mengklarifikasi visi, misi, tujuan, sasaran,
rencana dan program-program.
Hadapi
status quo terhadap perubahan
Garis
bawahi prioritas sasaran, budaya dan sumber daya yang belum ada sekarang.
Pantaulah
dan arahkan proses perubahan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran,
rencana, dan program-program
Mengidentifikasi
tantangan nyata di sekolah.
Tantangan
adalah selisih antara ketidak sesuaian antara output sekolah saat ini dan
output sekolah yang diharapkan dimasa yang akan datang. Tantangan terdiri dari
tantangan kualitas dan tantangan efektivitas.
Contoh
tantangan kualitas: rata-rata output sekolah saat ini NEM-nya adalah 6,2 dan
output sekolah yang diharapkan dimasa datang adalah 7,5 maka besarnya tantangan
adalah 7,5-6,5=1,0.
Contoh
tantangan efektivitas: dari 300 siswa yang ikut UNAS yang lulus 270 siswa,
sehingga tantangannya adalah 30 siswa atau 10%.
2.4.1 Strategi
pelaksanaan MMT di tingkat sekolah
Dalam
rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis
sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang
tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian
terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai
berikut :
1. Penyusunan
basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan
secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa,
guru, staf), dan keuangan.
2. Melakukan
evaluasi diri (self assesment) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan
mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan
mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan
aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.
3. Berdasarkan
analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan
merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang
berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional
yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan
identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa
belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator
pencapaian peningkatan mutu tersebut.
4. Berangkat
dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama
dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau
jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya). Program tersebut memuat sejumlah
program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang
telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan
tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini
harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun
tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM
rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang
keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara
sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda
antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam
mengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang
disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum
nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses
pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.
5. Dua
aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah
total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksankan program. Oleh
karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa
program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan
siswa untuk belajar. Kondisi ini mendorong sekolah untuk menentukan
skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini
dikaitkan dengan pengadaan peralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh
karena itu dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus
membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi
siswa. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata
berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan
prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung
pencapaian target mutu. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada
perencanaan sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.
6. Prioritas
seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka waktu satu tahun program sekolah,
oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan
pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas.
Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan
perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu :
(i)
mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah sebagai hasil dari kontribusi
berbagai program sekolah dalam periode satu tahun, dan
(ii)
keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus menyakinkan
guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan
karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa
walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang representatif untuk
melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan juga telah
disesuaikan.
Aspek
penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk
setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian
program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.
7. Melakukan
monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah
tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa,
maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui
proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan
monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi
dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus
tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain
yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan
dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus
menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang
berkelanjutan.
2.5. Kendala-kendala
Dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu
Jim
Clemer sebagaimana dikutip oleh Djamhuri (2001), merinci kendala dalam
menerapkan Manajemen Mutu Terpadu adalah:
§ Lemahnya
kepemimpinan dan delegasi wewenang manajemen
Manajemen Mutu
Terpadu akan berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan jika pemimpin
memiliki komitmen terhadap keterlibatan semua pihak. Artinya Manajemen Mutu
Terpadu tidak akan berhasil manakala hanya diserahkan kepada tim tertentu yang
ditunjuk oleh pimpinan, sementara pimpinan langsung menyerahkan program
Manajemen Mutu Terpadu tersebut kepada tim yang ditunjuk. Dengan demikian
pimpinan dapat mensosialisasikan perbaikan mutu yang dilakukan oleh pimpinan.
§ Proses
pengaturan yang tidak memadai
ProgramManajemen
Mutu Terpadu harus mengilhami seluruh kegiatan. Bagi sekolah, maka seluruh
kegiatan akademik (proses belajar mengajar) harus memperoleh perhatian dalam
meningkatkan kualitasnya.
§ Kurangnya
dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan
Lembaga
atau oragnisasi termasuk sekolah amat sulit untuk mengetahui adanya peningkatan
kualitas pelayanan di lembaganya, manakala tidak memiliki data dasar. Oleh
karena itu setiap lembaga harus memiliki data dasar dan tolok ukur yang
dicanangkan oleh lembaga yang bersangkutan.
2.5.1 Hambatan
dalam peningkatan kualitas
Hal
penting yang perlu diperhatian dalam mengimplementasikan MMT adalah
hambatan- hambatan yang mungkin akan ditemui. Menurut Deming, ada “tujuh
penyakit yang mematikan” sebagai hambatan dalam peningkatan kualitas, empat
yang paling mematikan yaitu:
1.
Kurang konstannya tujuan, sehingga organisasi terhambat untuk mengadopsi
kualitas
sebagai
manajemen;
2.
adanya pemikiran jangka pendek;
3.
adanya evaluasi individual yang hanya dilakukan melalui skala pertimbangan atau
laporan
tahunan; dan
4.
adanya ‘Job Hope’ (mengharapkan jabatan).
Deming
juga mengutarakan penyebab gagalnya kualitas dalam pendidikan disebabkan oleh
sumber-sumber pendidikan itu sendiri, termasuk design kurikulum, gedung
sekolah yang kurang terawat, lingkungan kerja yang buruk, system dan
prosedur yang tidak sesuai, penjadwalan yang tidak memadai, kurangnya
sumber-sumber yang penting dan pengembangan staf yang tidak memadai.
Kegagalan MMT dapat
juga diakibatkan oleh usaha pelaksanaan yang setengah hati dan harapan-harapan
yang tidak realistis, ada pula beberapa kesalahan yang secara umum dilakukan
pada saat organisasi memulai inisitaif perbaikan kualitas.
2.6 Komponen
Penting Dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu
1. Peningkatan
Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Profesionalisme
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu syarat utama dalam
keberhasilan pengembangan manajemen mutu. Salah satu alasan mengapa peningkatan
profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat penting,
dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
begitu pesat. Sebagai seorang professional, diharapkan tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan di sekolah dapat memahami dan mengantisipasi kemajuan
teknologi dalam proses kegiatan pendidikan terutama pembelajaran di kelas.
Peningkatan
kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui:
Mengikutseratakan
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pelatihan yang sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya.
Sekolah
perlu menyediakan buku atau referensi
Mendorong
dan menfasilitasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan
tutorial sebaya misalnya melalui kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru), mengikuti
program penyetaraan atau program pelatihan terakreditasi.
Mengirimkan
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke luar negeri sesuai dengan tawaran
yang diberikan oleh negara-negara donor.
Melakukan
lomba karya ilmiah
Melakukan
pengakuan dan penghargaan kepada yang berprestasi, kreatif atau yang berhasil
menemukan sesuatu di bidang pendidikan.
Mengadakan
pertemuan berkala antar guru mata pelajaran sejenis antar sekolah.
Pemberdayaan
dan akuntabilitas guru dan administrator adalah syarat penting dalam MMT.
Guru-guru memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan berpartisipasi
dalam perencanaan, pengembangan, monitoring, dan meningkatkan program
pengajaran di sekolah. Dalam MMT peran guru adalah sebagai rekan kerja,
pengambilan keputusan dan pengimplementasi program pengajaran.
Agar
para guru memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah maka perlu
dilakukan pemberdayaan pengetahuan secara terpadu yang dimilki oleh guru.
Terdapat dua jenis pengetahuan yang penting untuk dimilki para guru. Pertama,
pengetahuan yang berkaitan dengan tanggung jawab partisipan sekolah di dalam
kerangka manajemen mutu, seperti pengetahuan tentang cara mengorganisasi
pertemuan-pertemuan, cara meraih konsesus, dan bagaimana cara membuat
anggraran. Kedua, berkaitan dengan pengajaran dan perubahan-perubahan program
sekolah, diantaranya mencakup pengetahuan tentang pengajaran, pembelajaran, dan
kurikulum.
2. Menggali
Sumber Dana
Sumber
dana utama keuangan sekolah adalah pemerintah, orang tua,
dan masyarakat. Sekolah juga dapat mencari dana atau bantuan melalui
berbagai cara selain melalui iuran BP3, misalnya melalui penyewaan fasilitas,
pembayaran peserta didik, bantuan yayasan, dan gerakan pengumpulan dana.
Beberapa
alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka usaha pengumpulan dana melalui:
gerakan mencari donator, pengumpulan dana kecil-kecilan, beli barang untuk
dijual, penjualan hasil produksi sekolah, penjualan jasa, jasa periklanan,
penyewaan fasilitas sekolah, an menfassilitasi tempat penyelenggaraan
kompetensi.
3. Kepemimpinan
dalam MMT
Kepemimpinan
MMT merupakan suatu hal yang sangat terkait dengan manajemen berbasis sekolah.
kepemimpinan berkaitan dengan sekolah-sekolah dalm meningkatkan kesempatan
mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang
kondusif. Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dan
staf administrasi dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh rasa
pertimbangan. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam
mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
Kepala
sekolah merupakan moto penggerak, penentu arah kebijakan sekolah dalam
mewujudkan tujuan sekolah, kepala sekolah senantiasa dituntut untuk
meningkatkan efektivitas kinerja. Kinerja kepemimpina kepala sekolah dalam kaitannya
dengan manajemen mutu adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai
oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen mutu di sekolahnya
untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan
dengan hal itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen mutu
memiliki kriteria sebagai berikut:
Mampu
memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran
dengan baik, lancar, dan produktif.
Dapat
menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Mampu
menjalani hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat
melibatkan
mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah.
Berhasil
menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan
guru
dan pegawai lain di sekolah.
Bekerja
dengan tim manajemen.
Berhasil
mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang
telah
ditetapkan.
4. Proses
pengambilan keputusan
Pengambilan
keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam
memecahkan masalah, atau proses memilih di antara alternative-alternatif
tindakan untuk mengatasi masalah.
Proses
pengambilan keputusan yang rasional melalui enam langkah yaitu:
menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria, mengembangkan
alternatif, mengevaluasi alternative, dan memilih alternative terbaik.
Adapun
langkah-langkah pemecahan maslah dan pengambilan keputusan adalah:
Mengidentifikasi
masalah dan menentukan penyebabnya
Mengembangkan
alternatif pemecahan masalah dan memilih yang terbaik
Melaksanakan
keputusan dan menindaklanjutinya
Monitoring
dan evaluasi
Monitoring
merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses
dan perkembangan pelaksanaan program pendidikan. Melalui monitoring akan dapat
diketahui apakah pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai yang
direncanakan, apa saja hambatan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah
yang terjadi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan,
menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang umumnya diperoleh melalui
pengukuran, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program.
2.7 Evaluasi
Dalam Manajemen Mutu Terpadu
Evaluasi
dalam Manajemen Mutu Terpadu-MMT (Total Quality Management-TQM) adalah sistem
evaluasi yang dirancang, dikembangkan, dan diselenggarakan secara komprehensif
dan berkelanjutan, dengan secara optimal memanfaatkan sumber daya sekolah guna
meningkatkan dan menjamin mutu keluaran, proses penyelenggaraan dan masukan
sekolah.
Penyelenggaraan
evaluasi manajemen berbasis sekolah misalnya, diharapkan akan dapat diperoleh
informasi yang akurat tentang efektivitas pembelajaran, untuk digunakan dalam
membuat keputusan-keputusan menyangkut siswa, memberikan umpan balik kepada
siswa mengenai kemajuan belajar, kelemahan, dan keunggulannya, menentukan
kesesuaian kurikulum, serta memberikan informasi untuk pembuatan kebijakan.
Pelaksanaan evaluasi manajemen mutu berbasis sekolah merupakan upaya untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan proses belajar mengajar, dalam meningkatkan
fungsi dan manfaat evalusi secara optimal.
Melalui
evaluasi Manajemen Mutu terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan
memungkinkan diketahuinya secara akurat mengenai kondisi setiap komponen
pendidikan di sekolah, meliputi guru, peserta didik, dan kepala sekolah,
fasilitas sekolah, keberhasilan dan kendala sekolah serta komponen-komponen
lainnya. Dengan keadaan demikian, keberhasilan dan kendala sekolah dalam
menyelenggarakan program pendidikan secara berkala dapat diketahui dan
digunakan sebagai umpan balik untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan.
2.8 Karakteristik
Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu
Adapun
karakteristik dalam evaluasi dalam manajemen mutu terpadu yaitu:
1. Evaluasi
bersifat komprehensif antara lain mencakup semua ranah hasil pendidikan
(kognitif, afektif, psikomotor) secara proporsional.
2. Evaluasi
dilakukan secara terpadu dengan kegiatan PBM dan berkelanjutan, dapat membantu
baik siswa maupun guru dalam menilai kesiapan belajar, memantau kemajuan
belajar, mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar dan menilai keberhasilan
proses belajar mengajar.
3. Evaluasi
dikelola sekolah secara professional dan terpadu dengan manajemen peningkatan
mutu berbasis sekolah.
4. Kewenangan
dan tanggung jawab sekolah yang bertanggung jawab memanfaatkan semua sumber
daya sekolah untuk menyelenggarakan evaluasi secara sistematis untuk mendukung
pencapaian tujuan pendidikan.
5. Berpusat
pada siswa yaitu mengamati kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta membantu
siswa untuk menguasai substansi pelajaran.
6. Otonomi
guru, memiliki kewenangan penuh untuk merancang dan melaksanakan evaluasi juga
memiliki etika dan tanggung jawab.
7. Konstektual
sesuai dengan karakteristik substansi pelajaran, guru, dan
siswa.
2.9 Tingkat
Keberhasilan MMT
Menurut
Hadari Nawawi (2005 : 47), bagi organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu
terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala – gejala sebagai
berikut :
1. Tingkat
konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat.
2. Kekeliruan
dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat
yang dilayani semakin berkurang.
3. Disiplin
waktu dan disiplin kerja semakin meningkat
4. Inventarisasi
aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa
diketahui sebab – sebabnya.
5.
Kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan
melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam
pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Pemborosan
dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
7. Peningkatan
ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara
bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif,
sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus meningkat.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Manajemen
Mutu Terpadu (MMT) adalah filosofi dan sistem untuk pengembangan secara terus
menerus (continuousimprovement) terhadap jasa atau produk untuk memenuhi
kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sistem pengembangan secara terus
menerus dan kepuasan pelanggan merupakan kalimat yang selalu ada dalam setiap
definisi yang dikemukakan pakar terhadap MMT.
Karena
itu, pendekatan MMT tidak hanya bersifat parsial, tetapi komperhensip dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan produk yang dihasilkan.
Masalah kualitas juga tidak lagi dimaknai dan dipandang sebagai masalah teknis,
tetapi lebih berorientasi pada terwujudnya kepuasan konsumen atau pelanggan.
MMT juga melibatkan faktor fisik dan faktor non fisik, semisal budaya
organisasi, gaya kepemimpinan dan pengikut. Keterpaduan faktor-faktor ini akan
mengakibatkan kualitass pelayanan menjadi lebih meningkat dan bermakna.
Mutu
merupakan gagasan dinamis yang sulit untuk dapat disamakan. Di suatu sisi mutu
data dipahami sebagai konsep absolut dan pada sisi lain dapat dipahami sebagai
konsep yang bersifat relatif.
· Mutu
sebagai konsep absolut memungkinkan kepala sekolah untuk merumuskan standar
maksimal, yang pada kenyataannya akan sulit untuk direalisasikan.
· Mutu
sebagai konsep relatif, Mutu pada kondisi sekarang belum tentu menjadi ukuran
mutu dimasa yang akan datang. Kepala sekolah harus bisa merancang
kebutuhan masa depan dengan visi dan misi sekolah yang menantang. Untuk itu
sekolah harus merumuskan program-programnya terlebih dahulu dengan kejelasan
target yang akan dicapai.
Jim
Clemer sebagaimana dikutip oleh Djamhuri (2001), merinci kendala dalam
menerapkan Manajemen Mutu Terpadu di bidang pendidikan adalah:
Ø Lemahnya
kepemimpinan dan delegasi wewenang manajemen
Ø Proses
pengaturan yang tidak memadai
Ø Kurangnya
dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan
Menurut
Hadari Nawawi (2005 : 47), bagi organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu
terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala – gejala sebagai
berikut :
1. Tingkat
konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus
meningkat.
2. Kekeliruan
dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan
komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.
3. Disiplin
waktu dan disiplin kerja semakin meningkat
4. Inventarisasi
aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa
diketahui sebab – sebabnya.
5. Kontrol
berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat,
sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam pemberian
pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Pemborosan
dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
7. Peningkatan
ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara
bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif,
sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus meningkat.
Menurut
Deming, ada “tujuh penyakit yang mematikan” sebagai hambatan dalam peningkatan
kualitas, empat yang paling mematikan yaitu:
1.
Kurang konstannya tujuan, sehingga organisasi terhambat untuk mengadopsi
kualitas
sebagai
manajemen;
2.
adanya pemikiran jangka pendek;
3.
adanya evaluasi individual yang hanya dilakukan melalui skala pertimbangan atau
laporan
tahunan; dan
4.
adanya ‘Job Hope’ (mengharapkan jabatan).
Deming
juga mengutarakan penyebab gagalnya kualitas dalam pendidikan disebabkan
oleh bebrapa faktor, yaitu :
§ sumber-sumber
pendidikan dalam sekolah ,
§ design
kurikulum dalam sekolah,
§ gedung
sekolah yang kurang terawat,
§ lingkungan
kerja yang buruk,
§ system
dan prosedur yang tidak sesuai,
§ penjadwalan
yang tidak memadai,
§ kurangnya
sumber-sumber yang penting dan
§ pengembangan
staf yang tidak memadai.
Melalui
evaluasi Manajemen Mutu terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan
memungkinkan diketahuinya secara akurat mengenai kondisi setiap komponen
pendidikan di sekolah, meliputi guru, peserta didik, dan kepala sekolah,
fasilitas sekolah, keberhasilan dan kendala sekolah serta komponen-komponen
lainnya. Dengan keadaan demikian, keberhasilan dan kendala sekolah dalam
menyelenggarakan program pendidikan secara berkala dapat diketahui dan
digunakan sebagai umpan balik untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan.
3.2. Saran
Penulisan
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan olehnya itu dibutuhkan saran yang
sifatnya membangun, guna kesempurnaan dalam penulisan makalah ini. Dalam
makalah ini dapat kita pelajari bahwa sangat penting peran pemerintah dalam
memperbaiki kinerja system pendidikan dalam suatu Negara untuk lebih baik lagi
ke depannya.
DAFTAR PUSTAKA
Widodo, Suparno Eko.
2011. Manajemen Mutu Pendidikan.Jakarta: Ardadizya Jaya.
Sudiyono.
2004. Manajemen Pendidikan Tinggi. Jakarta: Rineka Cipta.
Asian Development
Bank, “Public Administration in the 21-st Century” (artikel di Internet)
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
- Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
- Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). (1996). ‘Laporan Tahunan (Annual Report)’.Capital Market Fact Book. Jakarta.
- FCGI. (2000). Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia. Jakarta.
https://aqilakidd.files.wordpress.com/2012/04/manajemen-mutu-terpadu-dalam-bidang-pendidikan.docx.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
- Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
- Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). (1996). ‘Laporan Tahunan (Annual Report)’.Capital Market Fact Book. Jakarta.
- FCGI. (2000). Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia. Jakarta.
https://aqilakidd.files.wordpress.com/2012/04/manajemen-mutu-terpadu-dalam-bidang-pendidikan.docx.
